Sumber: Harian KOMPAS, Sabtu, 22 Mei 2010 | 04:37 WIB
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/22/04371948/tajuk.rencana
Perekonomian dunia kembali diguncang ancaman bahaya dan ketidakpastian akibat krisis ekonomi Yunani yang berpotensi menyebar ke seluruh Uni Eropa.
Dalam beberapa pekan terakhir, beberapa kali gelombang kejatuhan harga saham melanda pasar saham global. Pekan ini, pasar saham Asia, termasuk Indonesia, pun tak luput mengalami anjlok tajam, menyusul kejatuhan indeks paling tajam di Wall Street dan Eropa dalam setahun terakhir, Kamis lalu. Berbagai pakar dan lembaga mengingatkan potensi dampak terhadap perekonomian dunia.
Kepanikan di pasar dipicu oleh kekhawatiran terjadinya efek domino krisis utang Yunani yang berpotensi menyebar ke negara-negara paling lemah di zona euro seperti Portugal, Irlandia, Spanyol, dan Italia yang memiliki problem struktural ekonomi sama seperti utang dan defisit fiskal yang kronis. Krisis juga bukan tidak mungkin menyebar ke seluruh perekonomian UE karena keterkaitan erat perbankan, mata uang, perdagangan, dan memukul dunia yang belum sepenuhnya pulih dari krisis global 2008.
Pasar tampaknya tak mampu diyakinkan oleh komitmen para pemimpin UE untuk membendung potensi meluasnya krisis Yunani. Sejauh ini UE gagal menunjukkan kekompakan. Langkah Jerman yang secara sepihak memberlakukan larangan transaksi short-selling ditangkap sebagai cermin lemahnya kepemimpinan di UE dan ketidaksiapan Jerman dan perekonomian kuat lain di UE untuk melangkah lebih jauh guna membendung krisis.
Perkembangan di Eropa ini menciptakan ketidakpastian baru dalam perekonomian global. Di Yunani dan Spanyol, langkah pengetatan fiskal untuk mencegah memburuknya krisis memicu aksi protes dan mogok di sejumlah wilayah dan membuat berbagai pelayanan publik lumpuh.
Kondisi ini mengingatkan kita pada krisis Asia 1997. Sekarang ini UE ibarat berkejaran dengan waktu. Yang mereka hadapi adalah krisis yang terus memburuk dan persepsi pasar yang sering kali tidak rasional. Situasi ke depan tampaknya akan sangat bergantung pada seberapa jauh dan sigap langkah yang diambil untuk membendung krisis, respons kebijakan dalam negeri Yunani, kesediaan berkorban masyarakatnya, dan reaksi pasar atau investor.
Sejumlah negara UE sendiri dihadapkan pada resistensi pembayar pajak dalam negeri untuk berpartisipasi dalam penalangan. Kekhawatirannya, dana siaga 750 miliar euro yang dikucurkan Dana Moneter Internasional dan Uni Eropa pun tak akan mampu membendung gagal bayar, penyebaran krisis, dan kepanikan pasar. Jika ini terjadi, guncangan lebih besar bakal terjadi.
Dalam kondisi seperti ini, yang bisa kita lakukan hanya memperkuat benteng pertahanan ekonomi di dalam negeri. Karena, meski pengaruh langsung krisis Yunani pada Indonesia kecil, dampak—baik positif maupun negatif— masih bisa terjadi melalui berbagai saluran: pasar uang, pasar saham, perdagangan, dan investasi.
Sumber: Harian KOMPAS, Selasa, 18 Mei 2010 | 04:03 WIB
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/18/04034031/yunani.tuding.bank.as
Wall Street dan bank-bank utama di seluruh penjuru bumi sedang menarik perhatian regulator. Kini sedang diselidiki praktik transaksi yang terjadi di pasar uang hingga menyebabkan terjadinya krisis subprime mortgage di AS dan kemudian menyebabkan krisis finansial global.
Subprime mortgage adalah julukan bagi surat utang untuk pembiayaan pembangunan perumahan dan relatif tidak aman dari hantaman krisis.
Jaksa AS juga telah menyelidiki enam bank besar di AS untuk menentukan apakah telah memberikan informasi menyesatkan bagi investor.
”Parlemen kami kini tengah mengadakan investigasi khusus di Yunani. Tujuannya adalah melihat ke masa lalu dan mencari bagaimana semua ini mendadak bergerak ke arah yang salah. Kami juga tengah menyelidiki praktik negatif yang dilakukan bank-bank itu,” ujar Perdana Menteri Yunani George Papandreou kepada CNN.
Pernyataan itu menghidupkan lagi kenangan orang akan ucapan mantan PM Malaysia Mahathir Mohammad. Pada dekade 1990-an, Mahathir pernah menuding para spekulan kelas kakap AS ”bermain” di bursa Asia dan menyebabkan kejatuhan ekonomi di Asia.
”Ada penyelidikan serupa yang dilakukan di negara lain termasuk di AS. Saya dengar ada kata-kata kecurangan dan kurangnya transparansi sehingga memang harus ada yang bertanggung jawab,” ujar Papandreou.
Ketika ditanya lebih jauh apakah ada kemungkinan dilakukan langkah hukum terhadap bank- bank tersebut, dia mengatakan, ”...Mungkin kami perlu membiarkan agar proses berjalan baik dan kami membuat keputusan setelah mendapatkan hasil investigasi itu,” ujarnya.
Tidak cukup
Pada perdagangan kemarin, kurs euro terus melemah hingga menyentuh titik terendah dalam empat tahun terakhir. Kurs euro anjlok karena—bukan saja Yunani—sejumlah negara di Uni Eropa sedang terlilit utang besar.
Di pasar London, euro diperdagangkan 0,3 persen lebih rendah menjadi 1,2320 dollar AS. Sebelumnya, mata uang bersama di 16 negara itu sempat menyentuh 1,2237 dollar AS, terendah sejak April 2006. Kurs euro telah jatuh sekitar 10 persen hanya dalam waktu satu pekan.
Euro terus melemah walaupun negara-negara di Eropa itu sudah mengumpulkan dana 750 miliar euro atau 1 triliun dollar AS sebagai rencana dana penyelamatan terhadap negara-negara yang terancam bangkrut karena utang.
Penurunan kurs euro itu juga terjadi antara lain karena para pemimpin Eropa mengatakan, dana cadangan itu tidak akan cukup untuk menghambat krisis. Dalam wawancara dengan mingguan Jerman Der Spiegel, Gubernur Bank Sentral Eropa Jean-Claude Trichet mengatakan, saat ini merupakan yang paling sulit sejak Perang Dunia II atau bahkan sejak Perang Dunia I. (AFP/Reuters/joe)
Keluarga Peras Pengeluaran
Sumber: Harian KOMPAS, Selasa, 1 Juni 2010 | 03:24 WIB http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/01/03243893/utang.membuat.warga.as.stres
Washington, Senin - Keadaan perekonomian yang masih karut-marut di AS membuat warganya khawatir atas utang mereka. Masalah utang ini menjadi momok, termasuk bagi mereka yang sudah memiliki dasar finansial yang kuat. Demikian menurut hasil sebuah jajak pendapat.
Jajak pendapat itu dilakukan Associated Press (AP) dan GfK, dan dipublikasikan hari Minggu (30/5). Memang ada lapangan kerja baru yang dihasilkan, tetapi kekhawatiran soal utang dan pengetatan ikat pinggang masih terjadi.
Sekitar 46 responden merasakan tekanan terkait utang. Separuh responden menggambarkan keadaan stres mereka sebagai ”cukup berat”. Ada 53 persen yang mengatakan hanya merasa sedikit stres atau tidak stres sama sekali.
Hal ini masih selaras dengan jajak pendapat serupa tahun lalu walaupun ada sedikit perbaikan. Perekonomian tumbuh dan membuka lapangan pekerjaan. Selain itu, banyak rumah tangga berhasil memperbaiki keadaan keuangan.
Tahun lalu, perekonomian tidak bertumbuh, banyak pengurangan pekerja, dan bisnis yang harus berjuang mempertahankan hidup untuk melawan resesi yang terburuk sejak tahun 1930-an.
Jajak pendapat AP-GfK menunjukkan, hanya 20 persen responden yang mengatakan perekonomian lebih baik, tahun lalu hanya 15 persen yang mengatakan perekonomian membaik.
Cynthia Bryant (73) stres karena tagihan sehubungan dengan biaya pemeriksaan kesehatan. ”Saya sebenarnya memerlukan mobil yang berbeda, tetapi tidak sanggup membelinya. Saya harus memerhatikan setiap sen yang masuk,” ujar Bryant, agen pembelian di sebuah perusahaan komputer sebelum dia pensiun. Bryant yang tinggal di pinggiran Denver, Colorado, mendapatkan pensiun yang kecil, sementara pengeluaran naik pesat.
Ken Goldstein—ekonom pada Conference Board, sebuah kelompok riset—mengatakan, tingkat stres sangat tergantung pada keadaan individu. ”Ini soal apa yang terjadi atas pekerjaan, rumah, dan mobil saya,” katanya.
Berhemat
Christina Standridge (33) dari Milwaukee stres karena utang, termasuk cicilan mobil. Standridge dipecat dua kali dari pekerjaannya tahun lalu. Dia juga menerima gaji yang menurun. Dia sangat khawatir kehilangan pekerjaan sebagai asisten administratif pada perusahaan perancang sistem pembuangan air. Suaminya yang bekerja di pabrik mesin memiliki seorang anak perempuan. Keluarga ini mengetatkan ikat pinggang.
Warga AS telah terjerembap utang. Rata-rata utang kartu kredit sebesar Rp 35 juta walau sudah turun dari Rp 45 juta tahun lalu.
Keluarga dengan pendapatan di atas Rp 460 juta (50.000 dollar AS) memangkas utang kartu kredit hingga separuh. Walaupun demikian, tingkat stres mereka belum terlalu berubah. Keluarga berpenghasilan di bawah 50.000 dollar AS hanya dapat memangkas sebagian kecil utang dan tingkat stres semakin meningkat.
Jumlah utang rumah tangga turun 1,7 persen dibandingkan tahun lalu menjadi 13,5 triliun dollar AS, menurut bank sentral AS. Penurunan tersebut adalah penurunan tahunan pertama sejak tahun 1945. Rata-rata beban utang warga AS sekitar Rp 404 juta yang terdiri dari utang rumah, kartu kredit, utang mobil, serta utang konsumsi lain. Jumlah itu lebih besar dibandingkan jumlah utang tahun 1980-an ketika tingkat pengangguran mencapai 10 persen. Pada tahun 1982, utang rata-rata hanya Rp 129 juta. (AP/joe)
Sumber: Harian KOMPAS, Kamis, 27 Mei 2010 | 04:53 WIB
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/27/04531216/utang.krisis.dan.politik.uang
Oleh: A Prasetyantoko
Anggaran yang pada tahun-tahun ini mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun harus digunakan untuk mendorong pertumbuhan, subsidi, dan membayar utang pemerintah. Menkeu baru harus mampu ”meracik” anggaran sehingga mencapai kesinambungan fiskal.
Mengapa isu utang penting? Mungkin sebuah kebetulan, pelantikan Menkeu baru bersamaan dengan menguatnya kekhawatiran terhadap krisis sistemik kawasan Eropa. Setelah tarik- menarik panjang tentang penyelamatan defisit budget Yunani sebesar 1 triliun dollar AS disepakati, kini giliran Spanyol yang mulai goyah, ditandai dengan fase bail out sektor perbankan. Dikhawatirkan, krisis akan menyebabkan kolapsnya sistem perbankan di kawasan Eropa.
Bukankah situasi Indonesia sama sekali lain? Benar, apa yang dialami Yunani saat ini telah dialami Indonesia sepuluh tahun silam, pada krisis Asia 1997/1998. Dan kini, perekonomian Indonesia telah berubah menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar ketiga setelah China dan India.
Meski demikian, kita bukan berarti benar-benar aman dari ancaman krisis. Tak satu pun negara di dunia ini yang benar- benar bebas dari ancaman krisis. Kebijakan utang merupakan salah satu pintu masuk yang berpotensi menjerat perekonomian memasuki krisis.
Ancaman krisis
Bulan lalu, Nouriel Roubini bersama dengan Stephen Mihm menerbitkan buku berjudul Crisis Economics (2010). Pandangannya yang suram tentang masa depan perekonomian membuat Roubini sering dijuluki sebagai D. Doom. Meski nuansanya pesimistis, ada banyak hal yang relevan dan patut diperhatikan.
Pertama, tentang asal muasal krisis, tak pernah ada jawaban yang pasti. Ada pendapat yang mengatakan karena pemerintah terlalu banyak campur tangan, tetapi sebaliknya ada yang mengatakan justru karena pemerintah kurang campur tangan. Kedua, tentang evolusi krisis, biasanya bermuara pada pergeseran sikap (kebijakan) yang tadinya berhati-hati, mulai berspekulasi dan akhirnya tak mampu membayar.
Semua krisis di hampir semua level, baik personal, perusahaan (firm-level) termasuk perbankan maupun pemerintah, ditandai dengan kondisi ketidakmampuan melunasi kewajibannya. Ide ini berbasis pada pemikiran Hyman Minsky tentang skema hedge (berhati-hati), spekulatif, dan ponzi (tak mampu bayar). Ide ini sangat relevan untuk meneropong kebijakan utang pemerintah.
Pemerintah kita memang dinilai sukses menurunkan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dari sekitar 150 persen pada waktu krisis 1997/1998 menjadi kurang dari 30 persen pada 2010 ini. Namun, persoalannya bukan itu. Pemerintah makin gencar menerbitkan surat utang yang proporsinya makin besar dibandingkan dengan utang pada lembaga donor asing. Hingga Mei 2010, utang pemerintah diperkirakan berjumlah lebih dari Rp 1.700 triliun.
Jadi, meskipun rasio utang mengalami penurunan, tetapi secara nominal terjadi kenaikan. Belum lagi suku bunga yang ditawarkan relatif tinggi (10-13 persen) dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia. Bahkan, lebih tinggi dari penerbitan surat utang korporasi yang risikonya lebih tinggi.
Potensi ponzi
Utang selalu punya dua dimensi. Pertama, besarannya dan dari mana asalnya. Kedua, efektivitas penggunaannya. Terkait hal pertama, penerbitan surat utang pemerintah harus dibayar dengan semakin tergantungnya perekonomian pada sektor finansial. Salah satu alasan mengapa suku bunga bank tidak bisa diturunkan mengikuti suku bunga Bank Indonesia (BI rate) sebesar 6,5 persen adalah karena tingginya suku bunga di pasar surat utang.
Dari sisi penggunaannya, sebenarnya jika utang digunakan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi (investasi), bukanlah soal. Karena dengan begitu penambahan utang akan diiringi peningkatan kemampuan membayar. Dengan begitu, potensi terjadinya gagal bayar (ponzi) kecil. Di atas kertas, kemampuan kita membayar cenderung meningkat, ditunjukkan dengan rasio utang terhadap PDB.
Pertanyaannya, perekonomian seperti apa yang dihasilkan dari stimulus berupa pinjaman? Dengan kualitas pertumbuhan yang makin menurun, jangan-jangan angka-angka rasio tersebut sebenarnya bubble (gelembung)? Ukuran yang lebih solid untuk menguji dampak positif penggunaan utang adalah indikator yang lebih bersifat jangka panjang, seperti penyerapan tenaga kerja serta pengurangan kemiskinan. Peningkatan rasio pembayar pajak (tax ratio) juga menjadi indikator penting.
Di hari ini, potensi kita menjadi ponzi masih kecil. Namun, dengan tingkat pengungkit yang terbatas pada perekonomian, instrumen utang sangat mungkin menjadi bumerang. Terkait dengan hal tersebut, paling tidak ada dua tugas pokok Menkeu baru. Pertama, memecahkan kebuntuan sektor finansial-riil yang, salah satunya, diakibatkan oleh kebijakan utang pemerintah yang membelenggu suku bunga bank. Pengalaman Agus Martowardojo sebagai bankir tentu sangat membantu dalam hal ini.
Kedua, peningkatan efesiensi dan efektivitas penggunaan utang peningkatan kualitas perekonomian jangka panjang. Wacana untuk mengaitkan output pembangunan dengan indikator indeks pembangunan manusia (IPM) semakin kuat. Prinsipnya, jika utang bisa dijamin penggunaannya dalam kerangka peningkatan kualitas hidup manusia dalam jangka panjang, risiko jangka pendeknya bisa dimoderasi. Menjadi bahaya jika utang digunakan untuk proyek politik terkait Pemilu 2014, dengan berbagai bungkus, seperti bantuan langsung tunai (BLT), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), dan sebagainya.
Sejarah politik uang sama halnya dengan sejarah krisis, selalu datang seiring zaman. Terhadap dua hal itu, benar kata Roubini, memahami konteks sejarah yang dinamis sering kali jauh lebih penting ketimbang modelisasi ekonomi yang rumit dan penuh dengan rumus matematika.
A Prasetyantoko Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Unika Atma Jaya, Jakarta
[ Kembali ]
Share on Facebook
A A A
Ada 2 Komentar Untuk Artikel Ini. Posting komentar Anda
Nugroho SBM @ Kamis, 27 Mei 2010 | 09:27 WIB
setuju bahwa penggunaan utang LN jangan untuk politik uang yang dibungkus rapi seperti BLT, PNPM, dll
Djoko Y @ Kamis, 27 Mei 2010 | 08:32 WIB
Salah satu mungkin yg mnjadi daya ungkit perekonomian adl upaya mengangkat sektor riil, melalui spt yg disebutkan tuan dgn mnurunkn suku bunga bank mjd rendah
Sumber: Harian KOMPAS, Jumat, 21 Mei 2010 | 04:59 WIB http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/21/04590624/.euro.anjlok.karena.pasar.tidak.rasional.
TOKYO, Kamis - Menteri Keuangan Zona Euro Jean-Claude Juncker mengatakan, dia tidak melihat urgensi bagi para pengambil keputusan bereaksi cepat untuk menahan penurunan kurs euro. Dia menyalahkan para pelaku pasar yang dianggap sebagai penyebab terjunnya kurs euro.
”Saya sangat prihatin dengan penurunan pesat kurs euro,” ujarnya setelah bertemu dengan Menteri Keuangan Jepang Naoto Kan di Tokyo, Kamis (20/5). ”Saya rasa keadaan ini tidak memerlukan tindakan,” kata Juncker mengomentari sejumlah tindakan pemerintah zona euro, pengguna mata uang euro.
Dia mengatakan, penjualan besar-besaran aset-aset euro terjadi akibat tindakan irasional. Para pelaku pasar khawatir akan perekonomian di zona euro walaupun sudah ada dana stabilisasi sebesar satu triliun dollar AS untuk mencegah meluasnya masalah utang Yunani ke negara Eropa lainnya.
Pada perdagangan Kamis, kurs euro kembali tertekan ke bawah level 1,22 dollar AS per satu euro dan terendah selama empat tahun terakhir. Kurs euro sempat menguat sedikit setelah beredar kabar Bank Sentral Eropa (ECB) dan Bank Sentral Inggris akan melakukan intervensi untuk menjaga kurs euro.
”Saya tidak yakin ECB akan melakukan intervensi dalam tahap ini. Langkah itu hanya akan bermanfaat sedikit saja. Jika euro terus melemah, malah akan baik bagi Yunani karena ekspor akan naik,” ujar ekonom pasar uang dari Mizuho Corporate Bank, Daisuke Karakam.
”Tidak hanya Yunani, Portugal, Spanyol, bahkan Jerman akan senang jika euro melemah,” kata Karakam.
Menteri Perekonomian Perancis Christine Lagarde mengatakan tidak yakin euro berada dalam bahaya. Dia mengatakan itu setelah Jerman mengumumkan pelarangan short selling, sebuah aksi spekulasi di pasar yang makin membuat kurs euro anjlok. Tindakan ini menyebabkan semakin lemahnya euro.
Tidak dalam bahaya
Lagarde mengatakan, Perancis tidak akan mengikuti langkah Jerman itu. Dia juga berbeda pendapat dengan Kanselir Jerman Angela Merkel yang memperingatkan euro dalam bahaya. ”Euro solid dan merupakan mata uang bersama yang kredibel lebih dari 10 tahun,” katanya.
Sebelumnya Merkel mengatakan, diperlukan aturan lebih ketat lagi soal disiplin anggaran di zona euro. Banyak negara di zona euro yang memiliki defisit anggaran lebih dari 3 persen dari produksi domestik bruto (PDB).
”Kita perlu memperketat Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan Uni Eropa (SGP),” kata Merkel sebelum pertemuan para menteri keuangan Uni Eropa di Brussel hari ini, Jumat.
SGP menuntut defisit anggaran di zona euro tidak boleh lebih dari 3 persen dari PDB.
Selain Jerman, Spanyol juga mengambil tindakan untuk meredakan kekhawatiran pasar. Namun, para pegawai negeri di Spanyol menolak langkah penghematan anggaran pemerintah. Aksi mogok terjadi lagi di Yunani karena para pegawai negeri menolak program penghematan. (AP/AFP/Reuters/joe)
