KRISIS KEUANGAN
Sumber: Harian KOMPAS, Sabtu, 15 Mei 2010 | 04:19 WIB
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/15/04193785/sarkozy.ancam.akan.keluar.dari.zona.euro
Madrid, Jumat - Presiden Perancis Nicolas Sarkozy mengancam mundur dari zona euro, yang berarti Perancis tidak menggunakan lagi mata uang euro. Ancaman keluar karena Sarkozy menilai Jerman setengah hati membantu Yunani keluar dari krisis utang.
Sarkozy, dua bulan lalu, menegaskan, penyelamatan Yunani harus datang dari sesama negara anggota zona euro dan menolak peran Dana Moneter Internasional. Ancaman itu terjadi pada pertemuan puncak zona euro di Brussels, Belgia, Jumat (7/5) pekan lalu.
Berita itu dilansir harian Spanyol El Pais, Madrid, Jumat, dengan mengutip pernyataan Perdana Menteri Spanyol Jose Luis Rodriguez Zapatero. PM Spanyol, negara pengguna euro, menghadiri pertemuan membahas pemberian pinjaman kepada Yunani yang dibelenggu utang.
Sarkozy jengkel dengan sikap Jerman, yang menyerahkan penyelamatan utang Yunani kepada Dana Moneter Internasional. Jerman dikenal bersikap keras kepada Yunani yang dinilai pemalas, boros, dan tidak disiplin tentang anggaran pemerintah. Utang negara Yunani lebih dari 100 persen dari produksi domestik bruto, jauh di atas 60 persen dari yang diperbolehkan zona euro.
Zapatero membeberkan ancaman Sarkozy tersebut ketika mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Partai Sosialis, di Madrid, Rabu.
Sarkozy meminta komitmen kuat dari sesama negara anggota zona euro untuk membantu Yunani. ”Masing-masing orang harus membantu sesuai kemampuannya atau Perancis akan keluar dari zona euro,” demikian Zapatero mengutip Sarkozy, yang memukul meja dengan kepalan tangan.
El Pais memberitakan, ulah Sarkozy itu membuat Kanselir Jerman Angela Merkel menggulung jemari dua tangannya. Juru bicara Pemerintah Jerman, Sabine Heimbach, Jumat, menyangkal berita El Pais.
Juru bicara dari kantor Zapatero mengonfirmasikan pertemuan pada hari Rabu itu. Pihak Sarkozy yang sudah dihubungi belum memberi tanggapan.
Pertemuan di Brussels akhirnya menyepakati pemberian paket pinjaman sebesar 110 miliar euro selama tiga bulan dan garansi kredit untuk Yunani. Pertemuan juga menyetujui paket dana 1 triliun dollar AS guna mengatasi krisis utang zona euro.
”Perancis, Italia, dan Spanyol bergandengan tangan melawan Jerman dalam pertemuan Brussels. Sejauh ini, Sarkozy sudah memecahkan poros tradisional Jerman-Perancis,” ujar pejabat lain yang turut dalam pertemuan tersebut. Selama ini Perancis dan Jerman dianggap sebagai motor utama zona euro.
Selain Yunani; Italia, Spanyol, dan Portugal juga mengalami masalah utang. Zapatero telah mengumumkan pengetatan berupa pemotongan gaji pegawai negeri sebesar 5 persen.
Terus melorot
Meskipun demikian, kurs euro terus melorot karena pasar terus khawatir soal masa depan utang zona euro. Penyediaan dana talangan tanpa disertai pengurangan pengeluaran dan penolakan warga atas pengurangan anggaran negara membuat pasar khawatir akan masa depan zona euro. Kurs euro mencapai titik terendah selama 14 bulan terakhir ke level 1,2486 dollar AS per 1 euro.
Ekonom Kepala Bank Mandiri Mirza Adityaswara mengatakan, kucuran dana stabilisasi yang dipersiapkan zona euro sebenarnya dapat menghindarkan Eropa dari krisis kepercayaan di pasar keuangan. ”Akan tetapi, pasar mencermati bahwa implementasi dari pengucuran dana stabilisasi euro itu justru akan memperbesar beban anggaran zona euro,” ujarnya.
Robert Heusinger, wartawan Jerman lulusan ekonomi Universitas Saarland, mengatakan, keluarnya salah satu atau beberapa anggota dari zona euro akan menyebabkan kekacauan transaksi dan kontrak-kontrak bisnis. Keluarnya Perancis atau Jerman sebagaimana diusulkan sejumlah tokoh di Jerman akan mementalkan integrasi perekonomian yang merupakan cita-cita besar Uni Eropa demi memperluas skala ekonomi.
Ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan mengatakan, ”Kekacauan kurs euro memengaruhi pasar dan bursa kita juga. Namun, ini hanya krisis kecil,” katanya. (AP/AFP/Reuters/joe)
KEUANGAN
Sumber: Harian KOMPAS, Selasa, 25 Mei 2010 | 03:10 WIB http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/25/03102233/kesehatan.perbankan.eropa.dikhawatirkan
Kesehatan perbankan di negara yang terkena krisis utang juga semakin diragukan. Sejumlah negara di Eropa memiliki utang besar, seperti Yunani, Spanyol, Italia, dan Portugal. Kemampuan negara itu membayar utangnya diragukan.
Indeks FTSE 100 di London turun 0,3 persen, sementara indeks CAC-40 Paris turun 0,5 persen, dan DAX di Frankfurt turun 1,2 persen. Adapun di Wall Street, akhir pekan lalu turun 0,7 persen dan indeks S&P 500 turun 0,9 persen.
Kurs euro turun lagi 1,5 persen menjadi 1,236 per dollar AS. Meskipun demikian, mata uang tunggal itu telah beranjak dari titik nadirnya selama empat tahun terakhir. Tampaknya sepekan ini fokus pelaku pasar masih pada krisis utang.
Guncangan terakhir berasal dari Spanyol. Bank Sentral Spanyol mengambil alih Bank CajaSur setelah pembicaraan mengenai merger dengan bank lain gagal. Biaya penyelamatan ini menelan dana 2,7 miliar euro.
Bank bermasalah
Jumlah ini menambah beban keuangan publik Spanyol. Harian bisnis Expansion mengatakan, upaya penyelamatan bank itu akan memerlukan lagi dana sebesar 1,5 miliar euro menutupi utang ragu-ragu dan 364 juta euro lagi untuk menutupi kredit serta penurunan nilai aset.
”Berita bahwa Bank Sentral Spanyol telah terpaksa menalangi dana nasabah semakin membuat tensi di zona euro meningkat,” ujar Jane Foley, Direktur Riset Forex.com.
Bank Sentral Italia untuk sementara juga menghentikan persyaratan penggunaan nilai pasar wajar terhadap utang perbankan Italia. Hal ini membuat para investor semakin khawatir bahwa ada sebuah bank Italia yang mungkin sedang berada dalam bahaya sehingga diizinkan mendapatkan pinjaman yang di luar normal, termasuk soal biaya pinjaman.
Keputusan Italia ini bertentangan dengan kesepakatan Uni Eropa agar beban pinjaman dikurangi.
Dengan adanya penghentian sementara persyaratan itu, berarti perbankan Italia tidak harus mencerminkan posisi utang neraca mereka atau dalam laporan rugi laba. ”Pasar menjadi semakin khawatir akan ada berita tentang bank yang kesulitan dalam beberapa hari lagi,” ujar Foley.
Sementara itu, Pemerintah Jerman mengumumkan akan memangkas anggaran sebesar 10 miliar euro setiap tahun hingga tahun 2016. Langkah ini dimaksudkan agar dapat memberikan contoh kepada negara di zona euro serta mematuhi peraturan defisit anggaran seturut dengan konstitusi.
Harian Inggris Financial Times yang memberitakan pemangkasan tersebut dapat dicapai melalui peningkatan pajak, juga dengan mengurangi belanja pemerintah. Sebelumnya ada janji dari pemerintah koalisi Jerman bahwa akan ada pemangkasan pajak.
(AP/AFP/JOE)
Sumber: Harian KOMPAS, Kamis, 20 Mei 2010 | 04:01 WIB http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/20/04014530/jerman.larang.short.selling
AFP/DDP/MARIO VEDDER
Seorang pialang berbicara lewat telepon di depan papan pengumuman perkembangan harga-harga saham di Frankfurt am Main, Rabu (19/5). Bursa di seantero Eropa berjatuhan karena kepanikan pasar menyusul pengumuman Jerman yang melarang naked short selling.
Berlin, Rabu - Jerman mengumumkan pelarangan naked short selling obligasi. Pelarangan ini ditanggapi beragam, termasuk oleh Perancis dan Inggris. Para pelaku pasar bereaksi negatif karena khawatir keadaan perbankan Eropa.
Bafin, badan pengatur pasar sekuritas Jerman, melarang perdagangan short selling terhadap beberapa jenis surat berharga, khususnya obligasi pemerintah dari 16 negara di zona euro, pengguna mata uang euro. Pelarangan berlaku mulai Selasa tengah malam.
Naked short selling adalah sebutan bagi tindakan spekulan menjual surat berharga yang tidak mereka miliki dengan prediksi harga surat berharga itu akan turun. Jika harga surat berharga itu kemudian anjlok, mereka dapat untung.
Aksi naked short selling terhadap obligasi pemerintah zona euro semakin marak akhir-akhir ini. ”Gejolak yang luar biasa sedang terjadi pada obligasi negara zona euro,” demikian pernyataan Bafin memberikan alasan larangan tersebut.
Menteri Ekonomi Perancis Chistine Lagarde menyatakan keberatan dengan langkah itu, yang bertujuan mengurangi aksi spekulasi obligasi Uni Eropa. Lagarde mengatakan, langkah itu seharusnya dikonsultasikan dengan negara lain lebih dulu.
Badan Pengawas Pasar Modal Inggris (Financial Service Authority/FSA) mendukung Jerman untuk menumpas perdagangan spekulatif. Namun, jubir FSA menolak berkomentar ketika ditanya apakah Inggris akan memberlakukan hal serupa.
Harga saham-saham di Eropa dan bursa di belahan dunia lain melemah, Rabu (19/5). Kurs euro juga kembali mencetak rekor terendah dalam empat tahun terakhir karena terpukul oleh langkah tiba-tiba Jerman.
”Pasar keuangan Eropa jatuh lagi setelah investor panik karena Jerman membatasi short sell, tetapi negara lain di Eropa tidak mau ikut dalam kebijakan ini,” kata ekonom Kepala Bank Mandiri Mirza Adityaswara.
Indeks saham di bursa London melemah 2,3 persen, Frankfurt (Jerman) berkurang 2,59 persen, dan Paris kehilangan 2,84 persen. Kurs euro terhadap dollar AS melemah lagi menjadi 1,2144 dollar AS, menyentuh titik terendah sejak 17 April 2006.
”Reaksi yang tiba-tiba dari Angela Merkel membuat pelaku pasar bingung,” kata pialang senior dari ETX Capital, Manoj Ladwa, di London.
Sesama Demokrat ribut
Sementara itu di AS, para senator dari kubu Demokrat berbeda pendapat mengenai rancangan undang-undang reformasi yang akan mencapai tahap final dalam beberapa hari ini.
Selisih paham terjadi antara Christopher Dodd dan Blanche Lincoln, keduanya adalah tokoh penting di sebuah komite Senat AS. Hal ini menyiratkan akhir perjalanan reformasi keuangan di AS sulit ditebak.
Dodd, pemimpin perancang RUU ini, menawarkan kompromi, yakni menghapus proposal yang dibuat oleh Lincoln yang mendesak bank-bank besar memisahkan bidang perdagangan derivatif dari operasi inti mereka.
Lincoln yang akan menghadapi pemilihan ulang di negara bagiannya, Arkansas, mengatakan, ”Akan terus berjuang untuk melawan setiap upaya yang akan melemahkan usulannya.”
Wall Street melawan usulan Lincoln. Selain proposal dari Lincoln, RUU itu juga akan mengarahkan pasar untuk lebih transparan dan dapat diandalkan seperti dalam bidang perdagangan elektronik dan lembaga kliring. Provisi ini diharapkan dapat diterima.
Melalui pemilihan 57 suara setuju dan 38 menolak, Senat akhirnya menolak pelarangan satu jenis kontrak derivatif yang disebut naked credit default swap (CDS). Transaksi derivatif ini sangat menonjol menjelang krisis finansial terjadi di AS. Dodd kemudian mengusulkan pelarangan sebagian CDS, sebuah instrumen surat utang yang juga jadi ajang utama bagi para spekulan.
(AP/AFP/Reuters/joe)
Koordinasi Menkeu dan Bank Sentral Penting
Sumber: Harian KOMPAS, Jumat, 21 Mei 2010 | 05:15 WIB
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/21/05155042/waspadai.dampak.dari.krisis.eropa
Tokyo, Kompas - Perekonomian Asia mesti mengantisipasi gejolak krisis keuangan yang terjadi di Eropa, dengan pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal yang baik. Dampak secara langsung sejauh ini sangat terbatas, tetapi secara jangka panjang bisa berpengaruh negatif jika krisis itu berlangsung lama.
Krisis tadi bisa menimbulkan dampak jatuhnya permintaan di Eropa yang kemudian memengaruhi permintaan akan produk ekspor dari negara-negara Asia.
”Outlook ekonomi Asia cukup positif. Namun, (terkait krisis Eropa) tentu ada beberapa risiko yang mesti diwaspadai. Khusus Indonesia, saya kira sejauh ini kecil sekali dampak langsungnya,” kata Presiden Bank Pembangunan Asia Haruhiko Kuroda menjawab Kompas di sela-sela Konferensi tahunan ”The Future of Asia”, Kamis (20/5) di Tokyo.
Konferensi tahunan yang sudah ke-16 kali diselenggarakan Nikkei itu juga melibatkan beberapa media regional sebagai mitra, termasuk Kompas dan Straits Times, Singapura.
Menurut Kuroda, pemulihan ekonomi di G3 (Eropa, AS, dan Jepang) mungkin berbalik. Meski sejauh ini dampaknya di Asia terbatas, krisis utang pemerintah Eropa dapat membuat rentan pemulihan ekonomi di sana. ”China mungkin kesulitan mengatasi pemanasan ekonomi,” katanya.
Dalam kondisi demikian, menurut Kuroda dalam presentasinya, untuk memelihara pertumbuhan ekonomi di kawasan, Asia mungkin akan mengetatkan kebijakan moneter sebelum kawasan lain. Ini berarti yield dan apresiasi mata uang meningkatkan aliran modal, yang memerlukan pengelolaan makroekonomi secara hati-hati. Rancangan dan waktu yang tepat bagi stimulus exit strategi menjadi krusial.
”Koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal serta regulator sektor finansial merupakan exit strategi yang esensial. Bank sentral dan Kementerian Keuangan mesti bekerja sama untuk menghindari keterlambatan atau kecepatan bertindak. Hindari terjadinya too little too late atau too much too soon,” katanya.
Untuk tingkat regional, menurut Kuroda, koordinasi kebijakan yang lebih baik terhadap nilai tukar akan membantu pengelolaan makroekonomi dan menekan kemungkinan anjloknya daya saing ekspor di antara negara tetangga.
Kuroda menjelaskan, perkiraan terkini dari ADB menunjukkan, pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan produk domestik bruto negara berkembang Asia sekitar 7,5 persen tahun ini, jauh di atas 5,2 persen tahun lalu.
Asia Timur diperkirakan memimpin pemulihan dengan perkiraan pertumbuhan 8,3 persen tahun ini. China akan mencapai 9,6 persen, sementara Korea Selatan tumbuh 5,2 persen.
India juga menunjukkan pemulihan yang kuat, seperti China yang semakin menguat permintaan domestiknya. Ekspansi ekonomi India diperkirakan 8,2 persen tahun ini. Sementara itu, negara ASEAN yang tahun lalu perekonomiannya mengalami kontraksi, seperti Brunei, Kamboja, Malaysia, Singapura, dan Thailand, diperkirakan kembali tumbuh signifikan tahun ini.
Indonesia sendiri tahun ini diperkirakan tumbuh sekitar 5,7 persen, setelah tahun lalu tumbuh 4,5 persen.
Indeks saham melemah
Krisis keuangan di Eropa masih memengaruhi perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta. Investor yang khawatir atas penyelesaian krisis keuangan di Eropa kembali melakukan aksi jual saham secara besar-besaran. Akibatnya, indeks harga saham kembali anjlok. Selama bulan Mei, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga 277 poin atau 9,3 persen.
Pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Kamis (20/5), IHSG kembali melorot, yaitu 35 poin atau 1,29 persen ke level 2.694. Indeks LQ45 turun 7,7 poin atau 1,47 persen menjadi 516,7 dan Indeks Kompas100 turun 1,45 persen menjadi 645,4.
Penurunan indeks harga saham utama dalam negeri ini merupakan penurunan yang ketiga kalinya dalam sepekan. Bila dihitung posisi penutupan pada 30 April 2010 di level 2.971, posisi penutupan IHSG kemarin telah anjlok hingga 277 poin atau 9,3 persen. (REI/Andi Suruji, dari Tokyo)
Sumber: Harian KOMPAS, Kamis, 27 Mei 2010 | 04:54 WIB
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/27/04540389/krisis.yunani.dan.stabilitas..indonesia
Oleh: Deni Ridwan
Selain itu, IMF juga yakin bisa melokalkan dampak krisis tersebut di wilayah Eropa. Semoga perkiraan itu benar. Jika tidak, Indonesia saat ini tak siap menghadapi guncangan pada sistem keuangan seperti tahun 2008.
Kepergian seorang Sri Mulyani adalah ongkos mahal yang harus dibayar akibat huru-hara kasus Century. Namun, ongkos yang lebih mahal adalah kerusakan fondasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Hal ini ditandai dengan menjadi tak jelasnya basis legal untuk tindakan penanganan krisis, melemahnya koordinasi, dan menipisnya saling percaya antarotoritas pada sektor keuangan, serta akan munculnya keengganan pejabat publik membuat keputusan penting di saat genting.
Dasar hukum penanganan krisis sebetulnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Namun, Perppu yang dimaksudkan sebagai protokol manajemen krisis itu saat ini laksana zombi yang tak jelas statusnya.
Sebagai dampak dari kasus Century, DPR telah menolak mengesahkan Perppu itu menjadi UU sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Di sisi lain, DPR juga menolak mengesahkan RUU untuk pencabutan Perppu yang diajukan oleh pemerintah. Padahal, dalam Pasal 25 dan Pasal 36 UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perppu yang ditolak DPR harus dicabut dengan sebuah UU. Akibatnya, saat ini pemerintah dan BI tak memiliki landasan hukum yang jelas untuk tindakan pencegahan ataupun penanganan krisis.
Koordinasi antarotoritas di sektor keuangan juga dinilai melemah setelah tak berfungsinya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Dalam kasus penalangan Century, DPR bukan saja ”berhasil” memberikan vonis bersalah kepada KSSK, tetapi juga ”membunuh” lembaga tersebut. Ketiadaan KSSK akan menyulitkan koordinasi antara kementerian Keuangan (selaku otoritas fiskal serta pengawas pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank), BI (selaku otoritas moneter dan pengawas perbankan), serta Lembaga Penjamin Simpanan (selaku pelaksana penjaminan simpanan dan penanganan bank gagal).
Dampak lain
Dampak lain yang harus diwaspadai adalah menipisnya kepercayaan antara Kementerian Keuangan, BI, dan LPS. Proses pemeriksaan oleh BPK, Pansus DPR, dan KPK disadari atau tidak telah menimbulkan friksi antara lembaga tersebut. Ini adalah konsekuensi yang logis karena pada dasarnya tidak ada pihak yang mau disalahkan. Padahal, DPR dari awal menuntut BPK, Pansus, dan KPK menemukan pihak yang dinilai bersalah. Sulit dibayangkan suatu kebijakan terbaik bisa dihasilkan manakala institusi yang terlibat tidak memiliki level of trust yang kuat satu sama lain.
Belajar dari pengalaman Boediono dan Sri Mulyani, dikhawatirkan timbul keengganan para pejabat publik mengambil keputusan penting di saat genting. Menurut Goran Lind (2003), keputusan pada saat krisis harus cepat dibuat karena berpacu dengan waktu. Akibatnya, keputusan itu pada umumnya dibuat berdasarkan pada informasi yang tak lengkap, tak akurat, serta tak mengikuti perkembangan.
Selain itu, juga tak ada waktu bagi pemerintah dan bank sentral melakukan interpretasi ulang atas peraturan perundangan yang ada. Padahal, pada umumnya ketentuan itu hanya dirancang untuk menangani situasi normal, bukan kondisi krisis. Oleh karena itu, selain kapasitas dan integritas yang mumpuni, dibutuhkan juga keberanian yang besar untuk membuat keputusan pada saat krisis. Dalam konteks Indonesia, pejabat publik mana yang mau bernasib seperti Boediono dan Sri Mulyani?
Wishful thinking bahwa Indonesia tak akan terkena dampak krisis Yunani jelas tidak cukup. Sumber kerentanan sistem keuangan bukan hanya faktor eksternal, tetapi juga faktor internal. Siapa yang berani menjamin tak akan ada lembaga keuangan seperti Bank Century dengan CAR bisa jatuh dari 14,7 persen jadi negatif dalam waktu singkat?
Kewajiban kitalah memastikan bahwa sistem keuangan Indonesia cukup tangguh menahan goncangan dari dalam ataupun luar negeri. Itu sebabnya, pemerintah dan DPR harus segera memutuskan status Perppu JPSK serta menuntaskan pembahasan RUU JPSK sebagai penggantinya. Presiden diharapkan segera mengisi posisi gubernur BI serta memberikan dukungan memadai agar mereka bisa bekerja optimal. Semoga Lapangan Banteng dan Thamrin dapat kembali bahu-membahu sepenuh hati menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia.
Deni Ridwan Mahasiswa PhD di Universitas Victoria, Australia
A A A
Ada 1 Komentar Untuk Artikel Ini. Posting komentar Anda
Adhisty M K @ Kamis, 27 Mei 2010 | 09:07 WIB
okeh kang.... like this lah...
Sumber: Harian KOMPAS, Senin, 7 Juni 2010 | 05:17 WIB
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/07/05173852/negara.miskin.semakin.terpuruk
Kinsasha, Minggu - Di saat perhatian dunia tertuju pada krisis keuangan di Eropa, penduduk negara-negara miskin di Asia, Amerika Latin, dan Afrika makin terpuruk dalam kemiskinan. Lonjakan harga pangan yang terjadi sejak tahun 2008 semakin menyengsarakan warga di negara-negara miskin.
Keluarga miskin di negara seperti Pakistan, Argentina, hingga Kongo makin terpuruk akibat kenaikan harga pangan di atas 100 persen. Kondisi itu memicu ketegangan politik dan banyak keluarga tidak mampu memiliki daging dalam menu harian.
Majeeda Begum (35), ibu dari lima anak warga Pakistan, mengatakan, harga sekantong gandum naik tiga kali dalam dua tahun terakhir. ”Anggaran rumah tangga sudah tidak mencukupi. Membeli buah juga sudah tidak sanggup,” kata Begum yang tinggal di Multan.
Sejumlah partai oposisi di Pakistan mulai melancarkan protes menyikapi kenaikan harga pangan tersebut.
Program Pangan Dunia PBB (WFP) mencatat, harga beras melonjak dua kali di Mauritania dalam triwulan pertama tahun 2010. Harga jagung melambung 59 persen di Zimbabwe dan di Mozambik hingga 57 persen.
Di Republik Demokrasi Kongo, Mami Monga membeli sekotak ikan seharga 25 dollar AS. Tahun lalu, satu kotak ikan dijual 10 dollar AS. Harga sekarung beras juga berlipat ganda, mencapai 30 dollar AS. Tahun lalu, sekarung beras masih dijual 15 dollar AS.
”Sekarang saya hanya bisa belanja separuh dari kebutuhan rumah tangga,” kata Mami, ibu lima anak.
Abedi Patelli, pelayan toko di Kinsasha, mengatakan, harga pangan naik akibat jatuhnya nilai mata uang Kongo. ”Tetapi kalau mata uang Kongo menguat, harga kebutuhan pokok tidak ikut turun,” keluh Abedi.
Bisa berkepanjangan
Dari Amerika Latin dilaporkan, konversi lahan di Argentina mengakibatkan produksi ternak, gandum, dan jagung merosot. Kondisi tersebut mengakibatkan kenaikan harga pangan. ”Dalam keadaan normal kita makan daging tiga kali seminggu. Sekarang hanya bisa satu kali,” ujar Martha Esposito (45), ibu dua anak yang tinggal di Buenos Aires.
Di Venezuela tercatat 30,4 persen inflasi menyebabkan kenaikan harga pangan. Merosotnya nilai mata uang bolivar terhadap dollar AS membuat harga pangan naik 11 persen dalam dua bulan terakhir.
Juru Bicara WFP Greg Barrow mengatakan, negara miskin bisa terkena dampak berkepanjangan dari kenaikan harga pangan. ”Harga pangan dunia sempat turun menjelang akhir 2008 di pasar global. Namun, harga di pasar lokal di negara berkembang tetap bertahan,” ujarnya. (AP/ONG)
