Jakarta, Kompas - Separuh utang yang diperoleh di sepanjang tahun 2010 akan dipakai membayar pinjaman pemerintah yang jatuh tempo dan mencicil pokok utang sebesar Rp 124,677 triliun. Utang yang jatuh tempo tahun 2010 melonjak dibandingkan dengan tahun 2009, tertinggi sejak lima tahun terakhir ini.
Demikian diungkapkan Kementerian Keuangan melalui dokumen Statistik Perkembangan Utang Pemerintah edisi Mei 2010 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang di Jakarta, Rabu (26/5).
Alokasi anggaran pembayaran utang dibagi dalam dua kelompok. Pertama, pembayaran utang jatuh tempo dan buyback (pembelian kembali obligasi negara yang belum jatuh tempo), yakni Rp 70,541 triliun tahun 2010. Nilai ini melonjak dari Rp 45,3 triliun tahun 2009. Kedua, pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp 54,136 triliun, turun dari Rp 68,031 triliun tahun 2009.
Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan membayar utang tahun ini Rp 124,677 triliun. Untuk menutup kebutuhan pembayaran utang ini, pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) baru dan mencairkan pinjaman luar negeri yang totalnya Rp 249,818 triliun. Dana tersebut cukup untuk menutup seluruh dana pembayaran utang itu. Sisanya, sekitar Rp 125,141 triliun, untuk menutup defisit APBN Perubahan 2010.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyebutkan, total utang pemerintah saat ini sudah Rp 1.588 triliun. Utang ini membutuhkan pengelolaan dengan baik. Dengan jumlah utang itu, pemerintah masih dapat menambah utang baru tahun 2010 untuk menutup defisit APBN Perubahan (APBN-P) 2010 sebesar Rp 133,7 triliun.
Kondisi lebih baik
Kondisi Indonesia masih jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang gemar berutang, seperti Yunani. Rasio utang Yunani terhadap produk domestik bruto (PDB) 120 persen, sedangkan Indonesia di level 26 persen PDB. ”Utang dalam negeri dan luar negeri mencapai Rp 1.588 triliun akan kami kelola dengan baik,” ungkapnya.
Pengamat kebijakan publik, Teten Masduki, mengingatkan pemerintah agar tidak menarik utang baru yang sama sekali tidak diperlukan sebab setiap sen dana yang diperoleh dari utang mengandung biaya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto mengemukakan, pemegang dana asing terus memborong SBN mencapai posisi yang tertinggi dalam enam tahun terakhir. Posisi kepemilikan asing pada SBN naik dari 18,56 persen per Desember 2009 menjadi 23,43 persen per April 2010.
Pada 7 Mei 2010, kepemilikan asing sempat mencapai Rp 148,56 triliun atau 24,26 persen dari total SBN. Namun, per 14 Mei 2010, asing sempat melepas sehingga turun menjadi Rp 145,39 triliun atau 23,96 persen dari total kepemilikan SBN Rp 601,79 triliun. Meski demikian, posisi tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan 22 April 2010. (OIN)